KPw Kuat, BI Sehat

          Selama ini peran dan fungsi Bank Indonesia di daerah (KPw) sangat menonjol, terutama dalam memimpin operasional perbankan. Dengan dialihkannya fungsi pengawasan bank oleh BI ke Organisasi Jasa Keuangan (OJK), akan menimbulkan dampak yang tak diperkirakan sebelumnya. Kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan antara BI dan OJK akan berpengaruh pada respon kebijakan yang mungkin akan lebih lambat.

           Terkait hal tersebut, bukan tak mungkin BI jadi dianggap sebagai institusi kelas dua dibawah OJK, kondisi itu tentunya akan mempengaruhi efektifitas kebijakan BI. Untuk mengantisipasinya, BI harus melakukan proses masa transisi dari BI ke OJK yang akurat. Antara lain peralihan tugas terkait keorganisasian dan sumber daya manusia. Jika masa transisi ini gagal  maka ongkos sosial yang akan ditanggung sangat besar. Selain sinergi dengan OJK, BI harus mampu meningkatkan fokus kewajibannya menetapkan kebijakan moneter, pengaturan serta penjagaan kelancaran sistem pembayaran, apalagi satu tugasnya dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dilimpahkan ke OJK.

           Siapkah BI mengantisipasi hal ini?. KPw BI hampir ada disetiap provinsi, eksistensi KPw sangat kuat sehingga perbankan didaerah menjalankan operasinya dengan cermat dan efektif. Dibukanya KPw di daerah membantu perbankan membuka akses jaringan bank, memudahkan masyarakat bertransaksi keuangan, KPw memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional. KPw BI di daerah merupakan ujung tombak kiprah Bank Indonesia. KPw harus berperan maksimal di daerah bagi sebagai sumber referensi data, informasi terpercaya maupun sebagai strategic adviser yang mengerti mengenai kehidupan ekonomi bisnis. Selain itu KPw juga sebagai mitra pemda dalam menjaga inflasi dan pengembangan  UMKM. Pegawai KPw BI jangan diam, harus lebih aktif mengambil kesempatan, ciptakan  inovasi baru, hingga BI mempunyai reputasi menjadi organisasi yang bisa diteladani.

          Untuk menunjang kegiatan ini dibutuhkan informasi potensi usaha. Informasi ini sangat penting agar usaha-usaha UMKM tidak selalu ketinggalan merebut peluang, karena tidak mampu memilih usaha yang prospektif. Selain itu proses pengambilan keputusan investor melakukan investasi menjadi lebih cepat, karena dunia usaha memerlukan informasi jenis usaha yang siap dipilih. Juga pendanaan pihak pemberi kredit di daerah lebih aktif karena memperoleh informasi yang cukup dalam pembiayaan usaha yang potensial.

          Lahirnya OJK volume pekerjaan di BI turun, namun perannya masih sama, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Itu sebabnya mulai saat ini Pegawai BI khususnya di KPw harus mempersiapkan diri dan mendorong perbankan untuk mulai mempersiapkan diri melakukan penyesuain alih fungsi terkait sistem. Apalagi nantinya kebanayakan Pegawai OJK didaerah ngantor di gedung KPw, bersentuhan kepentingan antara BI dan OJK akan berdampak pada struktur organisasi BI, namun saat ini telah diantisipasi dengan SOLA. Sehingga penataan rumah baru pada proses bisnis utama terdapat saling keterkaitan dan ketergantungan yang menghasilkan sinergi.

          Kepentingan masyarakat harus diprioritaskan mengingat tujuan pembentukan OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian, serta melakukan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat. Hal ini hanya beda tipis dengan pelayanan BI, semoga rekan Pegawai di KPw mengantisipasinya sedini mungkin dengan SDM yang kompeten, menambah pengetahuan terkait pekerjaan. Kantor Pusat telah membangun struktur organisasi ideal yang bisa mewadahi tugas dan kewenangan di masing-masing komponen dengan dukungan SDM yang mumpuni dan integritas tinggi. Tugas mengelola moneter, sistem pembayaran, pengawasan harus dilakukan lebih fokus, lakukan koordinasi lebih serius dengan stakeholder di daerah agar inflasi terkendali. Hingga kestabilan nilai rupiah tetap terjaga, guna menangkal krisis dan dapat memi­ti­gasi risiko krisis di tengah kon­disi per­ekonomian global yang se­ma­kin nggak stabil.